Bilang Kasus Penutupan Kapel GBI Dipolitisasi, Idris Diserang Netizen

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menanggapi polemik yang terjadi di kapel yang berada di kawasan Cinere. (Dok. Istimewa)
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menanggapi polemik yang terjadi di kapel yang berada di kawasan Cinere. (Dok. Istimewa)

INFOMASE, Depok: Wali Kota Depok Mohammad Idris mendapatkan bully an dari warganet di Instagram terkait pernyatannya yang meminta agar persoalan izin kapel di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere tidak dipolitisasi.

Disimak dari Instgaram @infodepok_id pengguna Instagram yakni @kikiw192001 menuliskan

“Awkwkwk.. Bapak ini sedang melawak ya, agama tidak dipolitisasi? Lupa dengan Pilgub DKI kala itu? Yang tidak memilih Anies tidak disalatkan. Apakah itu tidak termasuk agama yang dipolitisasi?Kenapa ada penolakan? Padahal kapel itu sama seperti musala. Kalau memang toleransi harusnya izinnya tidak diperibet dong?”

Pengguna Instagram lainnya yakni @sarahsevina menuliskan
“Kalau ngurus izin dipermudah ya pak. Jangan dipersulit lho”.

Pengguna Instagram lainnya yakni @rosyidabdult menulis
“Memangnya kalau ada gereja di sekitaran tempat tinggal lu akan mengurangi keimanan kalian?”

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Depok Mohammad Idris menanggapi terkait adanya penggerudukan kapel GBI yang berada di kawasan Gandul, Cinere, Kota Depok.

Mohammad Idris mengungkapkan, jika permasalahan kapel tersebut terkait perizinan dan juga adanya salah faham.

“Keberadaan kapel atau rumah doa GBI yang ada di bangunan ruko di Jalan Cinere Raya itu memang diperlukan izin sementara. Izinnya itu terkait layak fungsi pemanfaatan, itu yang harus dipenuhi. Jadi izin pemanfaatan ruko untuk ibadah yang namanya kapel ini sebatas 2 tahun,” ujar Mohammad Idris.

Terkait perizinan, Mohammad Idris menjelaskan jika pihaknya tidak pernah mengusik masalah perizinan tempat ibadah.

“Saya sudah beberapa tanda tangan memberikan izin pendirian gereja, saya tanda tangan. Kita juga tidak pernah mengusik masalah perizinan,” katanya.

Kemudian, Mohammad Idris pun menepis jika Kota Depok ini dianggap kota intoleran atas kejadian tersebut.

“Saya rasa ini kota milik kita bersama kedamaian dan kenyamanan yang sudah ada. Jangan hanya karena satu kasus dikatakan kota intoleran,” jelasnya.

Dirinya juga menilai, jika sebutan kota intoleran ini disebutkan oleh segelintir orang saja dan ada unsur kepentingan politik.

“Jangan dipolitisasi ini masalah, kalau yang berani-berani mempolitisasi ini akan tahu balasannya sendiri. Kalau ingin jadi petinggi, jangan merendahkan orang lain,” paparnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta semua pihak agar bisa menjaga situasi kedamaian dan harmoni di Kota Depok ini.

“Mari bersama-sama kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Depok ini adalah milik kita bersama, saling hormat menghormati, kebhinekaan keberagaman warganya yang mencintai kebersamaan dan perdamaian. Setiap masalah apapun pasti ada solusinya,” tukasnya. (BH)