BLT BBM Dipastikan Tepat Sasaran DTKS Diperbaharui Tiap Bulan

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan pernyataan perihal pengalihan subsidi BBM, Sabtu (3/9), di Istana Merdeka, Jakarta. Foto INFOMASE: Setkab
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan pernyataan perihal pengalihan subsidi BBM, Sabtu (3/9), di Istana Merdeka, Jakarta. Foto INFOMASE: Setkab

INFOMASE, Bogor: Pemerintah telah memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM tepat sasaran.

“Jadi di UU itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kemudian kita melakukan perubahan DTKS setiap bulan. Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” ujar Risma dalam keterangan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).

Risma menuturkan, pembaharuan DTKS dilakukan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui menu Usul dan Sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171.

“Itu masukan dari daerah dan Usul-Sanggah. Jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri. Nanti kita memang harus kita verifikasi, karena kalau tidak kita verifikasi nanti tidak sesuai juga,”papar Risma.

Mensos mengungkapkan, pihaknya memiliki sekitar 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan.

Lebih lanjut, Risma memaparkan, dari total 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM, PT Pos Indonesia telah siap menyalurkan BLT BBM kepada 18 juta KPM. Sementara sisanya akan menunggu proses pemutakhiran DTKS.

“Seperti kita ketahui misalkan kita umumkan DTKS hari ini, jam ini, satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal jadi kita perlu cleansing. Masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT Pos yang sedang kita cleansing bersama,”urai Risma.

Diungkap Mensos, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun ini akan disalurkan kepada KPM masing-masing sebesar Rp600 ribu.

“Kami berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya Rp300 ribu. Kami berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kami berikan tahap yang kedua,” tutur Risma.

Mensos mengungkapkan, dalam penyaluran BLT BBM pihaknya juga siap melakukan ‘jemput bola’ untuk memfasilitasi para penerima bantuan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke kantor pos.

“Kami sudah sepakat dengan PT Pos, kami akan siapkan, kami akan kerja sama dengan kepala suku, kepala adat, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama untuk membagi salur di sana dengan kami melakukan penerbangan khusus ke sana. Itu sudah kami janjikan. Jadi warga yang sakit, yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses PT Pos tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing,”pungkas Mensos Risma. (BH)