BPK Periksa 256 Objek Pemeriksaan Prioritas Nasional di Lingkungan Pemda

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan. INFOMASE FOTO: Ist
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan. INFOMASE FOTO: Ist

 

INFOMASE, Jakarta: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jumat (3/6) di Gedung DPD, Jakarta.

IHPS II Tahun 2021 memuat ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 3 LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari 535 LHP, sebanyak 256 merupakan objek pemeriksaan pemerintah daerah (Pemda).

IHPS II Tahun 2021 memuat hasil pemeriksaan tematik atas 2 prioritas nasional, yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan SDM. Untuk hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi pada objek pemda terungkap beberapa permasalahan.

Diantaranya adalah, Pemda belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perizinan, karena sistem online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) belum terintegrasi dengan aplikasi layanan persyaratan dasar perizinan. Kemudian, pendataan objek dan wajib pajak daerah serta retribusi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan, dan beberapa pemda juga belum memiliki basis data objek dan wajib pajak daerah yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

Sedangkan hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM pada objek pemda mengungkap permasalahan antara lain pertama, permasalahan terkait aspek penyaluran program perlinsos melalui Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) pada 26 pemda.

“Permasalahan tersebut di antaranya penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria, duplikasi penerima, Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD menerima bansos lainnya, nilai yang diterima Keluarga Penerima Manfaat tidak tepat jumlah, dan penyaluran terlambat dilaksanakan,” ujar Isma Yatun.

Selanjutnya, seluruh pemerintah provinsi belum sepenuhnya memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk bekerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) dan penjaminan mutu pendidikan vokasi belum selaras dengan IDUKA.

Ikhtisar juga memuat hasil pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu pada lingkup pemda. Pemeriksaan Laporan Keuangan di antaranya LK Pemerintah Kabupaten Waropen Tahun 2020 dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan kinerja antara lain atas efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana pada Pemkab Pesisir Barat dan Lampung Selatan yang menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain terkait pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional PT Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta Tahun Buku 2019 sampai dengan semester I Tahun 2021 dan pemeriksaan kepatuhan atas hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada Pemkot Palu dan instansi terkait lainnya.

Terhadap hasil pemeriksaan tersebut, Ketua BPK menegaskan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dan pengawasan DPD akan meningkatkan perbaikan pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (BH)