INFOMASE, Jakarta: Serikat Buruh se Jabodetabek menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM subsidi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini membawa tiga tuntutan untuk disampaikan ke Gedung DPR RI. Yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta agar upah minimum buruh meningkat sebesar 10-13 persen pada 2023.
“Aksi ini intinya sih menolak kenaikan harga BBM, karena dampaknya daya beli masyarakat buruh menurun dengan adanya BBM naik ini,” ucap Ketua FSPMI Kota Depok Wido Pratikno kepada INFOMASE, di Depok.
Aksi yang melibatkan sebanyak 3000 massa ini terdiri dari KSPI, SPSI, SPMI, ASPEK dan Serikat Petani. Massa yang datang mayoritas dari buruh di Jabodetabek, disusul Cianjur, Cirebon, Purwakarta hingga Subang.
“Tadi pukul 14.00 WIB ada sih beberapa perwakilan dari buruh yang diterima masuk ke dalam gedung DPR RI. Tapi kami ngga menunggu sampai selesai, tadi pukul 15.00 WIB kami buruh dari Kota Depok sudah pulang duluan,” kata Wido.
“Hasilnya apa pertemuan itu kami belum di informasikan. Nantilah kami update ya perkembangannya,” tambah Wido.
Dibagian lain, Wido berharap penolakan naiknya BBM ini juga disuarakan oleh DPRD Kota Depok. Karena buruh yang terdampak naiknya BBM ini juga merupakan warga Kota Depok.
“Kita yang jelas mengajak temen-temen buruh yang di Kota Depok juga meminta kepada Pemda atau DPRD untuk menyuarakan bahwa penolakan naiknya BBM ini. Karena DPRD ini kan wakil rakyat, buruh merupakan bagian dari rakyat,” tegas Wido.
Terpisah, massa mahasiswa juga melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, yang terpusat di depan istana.
Diberitakan, pemerintah menaikan harga BBM jenis Pertalite, solar dan Pertamax terhitung pukul 15.30 WIB hari Sabtu (3/9).
Harga BBM Pertalite naik dari Rp7.650 jadi Rp10.000 per liter, Solar naik dari Rp5.150 jadi Rp6.800 per liter dan Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter. (Nia)
