DPRD Depok Minta PMT Ditunda karena Tak Sesuai

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita kurang gizi yang menjadi viral lantaran makanannya dinilai tak layak dan dilabeli stiker Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Foto INFOMASE: BHAKTI
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita kurang gizi yang menjadi viral lantaran makanannya dinilai tak layak dan dilabeli stiker Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Foto INFOMASE: BHAKTI

INFOMASE, Depok: Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman mengusulkan agar program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita ditunda. Karena, menurut Ikravany, program PMT yang sedang berjalan tidak sesuai juknisnya.

“Program PMT bukanlah kegiatan bagi-bagi makanan semata, sesuai juknis PMT 2022 program ini juga bertujuan untuk edukasi ke masyarakat mengenai gizi lewat pembagian makanan. Saran saya program ini ditunda dulu,” kata Ikravany.

Tujuan edukasi ini adalah agar masyarakat bisa membuat sendiri makanannya. Karena persoalan pemenuhan gizi balita, tidak bisa hanya dipenuhi dalam 28 hari.

“Setelah 28 hari bagaimana, untuk anak-anak balita aja di usai 2-3 tahun itu kan diusia krusial. Makanya PMT tujuan utamanya bukan sekadar bagi-bagi makanan aja.” katanya.

Ketua Fraksi PDIP itu, juga meminta WUB dievaluasi apakah memproduksi makanan sudah sesuai SOP dan juga harus memperhatikan rasa. Karena banyak kasus makanan PMT yang diberikan ternyata terbuang karena balita tidak mau makan.

“Ini sedang kami bahas di rapat internal Komisi D. Kami akan buat surat rekomendasi,” ucap Ikravany.

Sebelumnya Komisi D DPRD Kota Depok menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dines Kesehatan (Dinkes) Kota Depok di ruang Paripurna, Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (17/113). RDP tersebut membahas sejumlah isu terkait temuan pendistribusian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak yang dinilai terkesan tidak layak.

Ada beberapa isu terkait temuan pendistribusian Pemberian Makanan Tambahan hingga memasuki hari ke delapan. Di antaranya tidak adanya info menu dan gizi, stiker kemasan, sertifikasi Wira Usaha Baru (WUB), pengawasan pendistribusian.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, menu yang disajikan terdiri dari dua potong tahu, dua potong otak-otak dan dua nugget yang sebenarnya merupakan bahan olahan bergizi, bukan makanan beku.

Mary mengatakan, ada dua sumber protein hewani dalam menunya. Di dalam menu, kata Mary, ada dua sumber protein hewani, Dinkes tidak menyadari pemberian nama menu misalnya tahu kukus juragan, bakal menimbulkan isu.

“Tahu kukus juragan ini berisi daging, telur ayam.Teman-teman Puskesmas mungkin saja menuliskan seluruh menu agar jelas misalnya tahu (telur-ayam), otak otak (telur-ikan), nugget tempe (telur-daging),” ujarnya .

Mary melanjutkan, seluruh menu yang disajikan di Pemberian Makana Tambahan adalah masakan rumahan dan bukan produksi.

“Sesuai juknis Kementerian Kesehatan, PMT 2023 harus menggunakan bahan lokal,”kata Mary.

“PMT lokal adalah Pemberian Makanan Tambahan dimana anda bisa makan bahan-bahan lokal apa adanya. Jadi tadi saya bilang, kenapa tidak diberikan susu dan kue? Karena Kementerian Kesehatan sedang menggalakkan PMT lokal,” kata Mary. (BH)