INFOMASE, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan perlunya perbaikan pada komposisi serta percepatan realisasi anggaran belanja daerah kepada pemerintah daerah (pemda).
“APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat,” ujar Sri Mulyani.
Menteri Keuangan menekankan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 diarahkan sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional.
“Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian memperhatikan prioritas nasional dan bagaimana nanti APBD disusun agar sejalan dengan prioritas tersebut,” kata Sri Mulyani.
Program prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan insfrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau.
Selain itu, Menkeu juga meminta pemda untuk meningkatkan kualitas penganggarannya secara lebih tepat dan akuntabel. Menkeu menegaskan, pihaknya siap membantu dan bekerjasama dengan pemda dalam menyelesaikan permasalahan keuangan daerah. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Sri Mulyani juga berpesan agar para pengelola keuangan di daerah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memperbaiki alokasi belanja serta tetap berfokus kepada perbaikan kualitas SDM dan infrastruktur dasar, meskipun di tengah dinamika kondisi ekonomi dunia yang tidak mudah seperti saat ini.
“Kondisi ekonomi dunia memberikan opportunity sekaligus guncangan yang berpotensi risiko. Peranan Bapak-Ibu sekalian adalah menjaga daerah agar tetap stabil dan maju terus menuju apa yang kita ingin capai,” katanya.
Selama ini pemerintah berharap belanja yang diberikan bisa digunakan untuk hal yang bernilai tambah dan berguna bagi masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan di daerah.
“Kenapa belanja modalnya kurang? Padahal rakyat saya masih membutuhkan infrastruktur dasar, padahal masih ada kemiskinan, padahal masih ada daerah yang belum punya MCK memadai, kenapa nggak dipakai untuk itu? Dan tentu dalam hal ini serapan belanja di daerah masih menghadapi kendala,” ujar Menkeu.
Dengan kondisi ini, Sri Mulyani menekankan agar pemda bisa kembali memikirkan komposisi belanjanya. Dengan demikian, belanja modal bisa ditingkatkan.
“Kalau bapak ibu (kepala daerah) lihat belanja modal mengecil, kita enggak akan bisa mengejar ketertinggalan. Artinya bapak ibu harus menjaga komposisi belanja ini,”pungkas Sri Mulyani. (BH)
