INFOMASE, Depok: Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Fraksi PDI-P sesuai hasil reses dalam Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Kedua Tahun 2022 di Gedung Paripurna DPRD Depok, Jumat (27/5/2022).
Diantaranya, pertama, Komisi A Bidang Pemerintahan. Komisi A mendapati masih banyak warga yang mestinya layak, namun sulit untuk mendapatkan bantuan. Pemerintah Kota Depok harus segera memperbaiki data warga miskinnya baik yang menerima PKH, penerima bantuan non tunai dan warga miskin yang belum menerima bantuan apa-apa.
“Karena terbukti di lapangan banyak yang tampak seperti telah salah sasaran sehingga menimbulkan kecemburuan sosial termasuk masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan KIS dan KIP tetap sulit mendapatkannya,” ujar Anggota DPRD Depok Ikravany Hilman dalam rapat Paripurna tersebut.
Kedua, Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan. Pemerintah Kota Depok agar memberikan peluang usaha bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan perekonomian bagi masyarakat Kota Depok. Pemerintah perlu membentuk koperasi dan UMKM di setiap kelurahan untuk memberdayakan UMKM yang berasal dari warga dan dipermudah untuk pendaftaran UMKM online.
Ketiga, Komisi C Bidang Pembangunan. Dinas PUPR diharapkan memperhatikan titik-titik banjir yang harus diatasi dan juga memperhatikan jalan-jalan dan saluran-saluran air yang harus diperbaiki dan dibangun agar kerusakan tidak semakin parah khususnya turapan yang membutuhkan dana BTT mendesak.
“Khususnya pak Imam, ada masjid yang kalau nggak segera diturap itu mungkin pindah ke Bekasi karena sebentar lagi longsor. Selain itu lahan kuburan di wilayah Beji juga sudah penuh agar diperhatikan dan segera dicarikan lahan kosong untuk gantinya,” ucapnya.
“Minimnya peran Pemkot untuk warga Tanah Baru yang terdampak pembangunan jalan tol seperti rumah yang retak banjir dan jalan-jalan yang terputus hanya diganti JPO saja. Kemudian permasalahan banjir masih banyak dikeluhkan oleh warga di wilayah Mekarsari mohon pihak pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR memberikan perhatian lebih kepada wilayah permukiman yang terkena banjir itu,” tambahnya.
Keempat, melalui anggota dewan fraksi PDI Perjuangan yang ada di Komisi C komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat masih banyak menemukan kasus dimana perusahaan pabrik dan restoran tidak mempekerjakan warga sekitar. Disamping itu, DPRD juga berharap ada penambahan gedung SMP dan SMA Negeri di tiap Kelurahan untuk menduduk pendidikan warga Depok yang padat.
“Jangan ada lagi ijazah yang tertahan terutama di sekolah-sekolah SMA dan SMK karena orang tua murid belum melunasi biaya pendidikan di sekolah tersebut padahal ijazah tidak boleh ditahan dengan alasan apapun termasuk karena masalah biaya sekolah,” sambung Ikravany.
Selanjutnya, terkait posyandu yang masih minim karena permasalahan lahan, juga perlu menjadi perhatian Pemkot Depok. Kedepan fraksi PDI-P DPRD Depok berharap setiap RW se Kota Depok, memiliki posyandu. ***
