INFOMASE, Jakarta: Keputusan Pemerintahan Joko Widodo menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di saat harga minyak dunia turun menuai kritik.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan menilai kenaikan harga BBM justeru membuat rakyat semakin menderita.
“Kenaikan harga BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk menyejahterakan rakyat,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Kenaikan harga BBM, menurut Irwan, berdampak langsung pada masyarakat kecil.
“Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri,” ujar Wasekjen Demokrat ini.
Kenaikan harga BBM, tuturnya, juga akan berdampak pada harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga harga kebutuhan masyarakat yang diperlukan pun akan meningkat pula.
Selain itu, ucapnya, sektor-sektor lain pun akan terdampak kenaikan harga BBM, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain.
“Pemerintah tidak konsisten dan komitmen untuk menjaga inflasi yang mereka targetkan, yaitu 3,3 persen. Kenaikan harga BBM ini akan menaikkan inflasi dan serta-merta menambah kemiskinan,” ucap Irwan.
Oleh sebab itu, dia mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan.
Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam keterangannya di Istana Merdeka, menyatakan pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Karena itu, dengan adanya pengalihan subsidi BBM, maka akan terjadi penyesuaian harga BBM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mendampingi Presiden, mengatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN Tahun 2022 meskipun harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.
Pemerintah, ucapnya, melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah Indonesia (“Indonesian Crude Price”/ICP) dan dampaknya terhadap besaran subsidi di APBN tahun berjalan.
Dengan asumsi ICP berada di bawah harga 90 dolar AS per barel ataupun mengambil asumsi rata-rata dalam satu tahun di rentang 97-99 dolar AS per barel, maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp502,4 triliun.
“Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari Rp502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi Rp698 triliun, namun Rp653 triliun, kami terus melakukan penghitungan,” ujarnya.
Sri Mulyani memberikan gambaran jika harga ICP berada di 85 dolar AS per barel, maka subsidi akan tetap bertambah dari Rp502 triliun menjadi Rp640 triliun.
“Ini adalah kenaikan Rp137 triliun atau Rp151 triliun tergantung dari harga ICP,” ujarnya.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan terus mencermati harga minyak dunia karena kondisi geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia yang masih sangat dinamis. (Win)
