Ketua DPRD Depok Didesak Layangkan Surat Pembatalan Harga BBM ke Pemerintah

Dampak kenaikan BBM tidak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia. Foto : Istimewa

 

Dampak kenaikan BBM tidak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia. Foto : Istimewa

INFOMASE, Depok: Fraksi PKS Depok desak pimpinan DPRD layangkan surat pembatalan harga BBM naik ke Pemerintah. Pada Jumat pekan lalu, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah menaikan harga BBM. Pengumuman ini dilakukan secara mendadak.

Diumumkan bahwa harga Pertalite subsidi dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Lalu, harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Dampak kenaikan BBM tidak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia. BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis.

Akibatnya, perusahaan akan meminimalisir biaya operasional, misalnya dengan menghentikan rekrutmen karyawan baru hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kenaikan BBM berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia.

Dampak langsung akan kenaikan harga BBM mulai dirasakan masyarakat, salah satunya harga kebutuhan pokok naik.  Hal ini mulai dirasakan warga Kota Depok.

“Pemerintah kok doyannya naikkan harga BBM. Selama pemerintahan Jokowi harga BBM naik itu sering. Dampaknya kemana-mana bagi warga berkantong pas-pasan. Yang punya duit banyak mah gak kerasa,” kata Dulloh, warga Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Dampak langsung yang dirasakan warga Depok akibat harga BBM naik ini mendapat respon cepat dari Fraksi PKS DPRD Kota Depok. Ketua Fraksi DPRD Kota Depok, Hafid Nasir, mengatakan, Fraksi PKS telah menerima banyak keluhan dari warga Depok dari dampak buruk kenaikan harga BBM.

Dan karena itu fraksi PKS secara resmi telah mendesak pimpinan DPRD Kota Depok untuk melayangkan surat ke Pemerintah untuk membatalkan keputusan menaikkan harga BBM.

“Warga lagi susah diterpa pandemi dan mulai bangkit, ini ditimpa lagi masalah berat dengan naiknya harga BBM. Makanya kami desak pimpinan DPRD untuk segera melayangkan surat ke Pemerintah,” terang Hafid Nasir.

Menurut Hafid Nasir, harga BBM naik membuat harga kebutuhan pokok naik. Sementara tidak ada kebijakan dari Pemerintah untuk menaikkan gaji para buruh atau karyawan.

Bahkan, yang merasakan langsung perihnya kenaikan harga BBM adalah warga Depok pada golongan ke bawah, salah satunya driver ojek online.

“Keputusan pemerintah tidak berpihak kepada warga kecil walaupun BLT akan disalurkan. Kami meminta Pemerintah membatalkan keputusan naiknya harga BBM,” ujar Hafid. (Nia)