INFOMASE, Jakarta: Dalam survei terbaru yang dipaparkan Poltracking, sejumlah nama masuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) potensial untuk Pemilu 2024. Nama-nama tersebut diantaranya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain sejumlah nama tersebut, juga muncul nama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, dalam survei terbaru Poltracking Indonesia yang digelar 16 hingga 22 Mei 2022, untuk posisi cawapres terdapat lima nama kuat yang memiliki elektabilitas yang kompetitif. Yaitu Sandiaga Uno 18,2 persen, Erick Thohir 16 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 14,1 persen,” ujar Hanta dilansir dari RMOL, Kamis (9/6).
Sedangkan Ridwan Kamil memperoleh elektabilitas 11,4 persen, dan Puan Maharani sebesar 7,2 persen. Dalam survei kali ini, Poltracking Indonesia menggunakan metode multistage random sampling.
Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error (MoE) kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Tidak Berfungsi
Sementara itu, Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Bambang Beathor Suryadi melihat hilangnya peran seorang wakil presiden pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Akibat Wapres Maruf Amin tidak berfungsi pada kerja-kerja kabinet, maka semua hanya ingin jadi calon presiden,” kata Beathor.
Dikatakan Beathor, hilangnya peran Maruf Amin seharusnya menjadi evaluasi bagi partai politik koalisi yang mengusung saat Pilpres 2024 lalu.
“Sekecil apapun suara di dapat calon wapres atau sedikit apapun rupiah yang di keluarkan adalah bentuk kontribusi untuk kemenangan bersama atas dukungan barisan masing-masing,” ujar Beathor.
Alih-alih Maruf Amin berperan sebagai wakil kepala negara, lanjut Beathor, Jokowi justru lebih banyak memunculkan figur Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan berbagai tugas yang menumpuk di pundaknya.
“Apa benar wapres hanya ‘ban serep’, sehingga tugas dan perannya dilaksanakan dan dilakukan oleh Menko LBP?” pungkas Beathor. (BH)
