INFOMASE, Jakarta: Usulan untuk menonaktifkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengemuka buntut penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Ferdy Sambo.
Usulan ini datang dari Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman. Pernyataan Benny itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.
Awalnya Benny meminta nama jenderal yang bakal mundur jika Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Setelah itu, Benny juga berbicara mengenai keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercaya publik.
“Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa, kan gitu pak, kita nggak percaya polisi, polisi kasih keterangan kepada kita publik, publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca lewat medsos pak dan keterangan resmi dari mabes, kita tanggapi ternyata salah,” ujar Benny seperti dilansir dari detikcom.
Benny kemudian mengusulkan Kapolri dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengambil alih.
“Jadi publik dibohongi oleh polisi maka mestinya kapolri diberhentikan, sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan,” ujar Benny.
Namun usulan itu kemudian ditanggapi oleh politisi PDIP Trimedya Panjaitan. Dia tak setuju dengan usulan Benny terkait penonaktifan Kapolri.
“Saya kurang setuju dengan yang disampaikan Pak Benny Kabur Harman soal nonaktifkan Kapolri,” ujar Trimedya.
Trimedya menilai Kapolri sudah tepat dalam menangani kasus Sambo. Trimedya tak ingin kasus Sambo merembet ke kasus lain.
“Kapolri on the track kalau menurut saya, kalau terkesan lambat iya. Tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lambat. Tapi kan goalnya sudah kita rasakan. Karena kita mencintai Polri ini. Seperti yang disampaikan Pak Mahfud, kita tidak ingin gara-gara perkara ini jadi merembet ke mana-mana seperti ganti kapolri, revisi UU nomor 2, Polri dibawa ke Kemendargri. Itu jadi liar seperti itu,”kata Trimedya.
Susno Senada
Hal senada juga diungkap Mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji yang merespons soal usul Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman agar jabatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan.
Usul Benny itu terkait pengungkapan kasus pembunuhan yang dilakukan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Susno Duadji menyebut, bahwa penonaktifan Kapolri justru akan membuat kasus ini semakin ruwet dan kacau.
“Kalau kapolri dinonaktifkan tambah ruwet, tambah kacau. Pemeriksaan Sambo dan tersangka-tersangka lainnya pada banyak ini belum selesai, kok di nonaktifkan,” kata Susno.
Susno pun mengatakan, bahwa penonaktifan Kapolri dalam kasus ini bukan menjadi solusi utama.
Karena, ia menyakini bahwa Kapolri Listyo merupakan sosok yang kesatria. Dimana, tidak akan meninggalkan tugas sebelum selesai.
“Biar selesaikan dulu, berkas perkara. Sudah selesai pembersihan ke dalam sudah selesai, nanti mereka yang elit-elit ini kan rundingan, gimana ini kita tanggung jawabnya. Ini sudah selesai-selesai apa kita lapor ke pemegang kekuasaan di negeri ini. Saya letakan jabatan, pekerjaan saya sudah selesai. Itu lebih kesatria,” beber Susno.
Dia juga mengatakan bahwa usulan yang muncul dari Gedung Parlemen Senayan itu tak perlu diterima secara utuh.
“Tapi karena ini keluar dari gedung di senayan biasa-biasa. Karena itu lembaga politik. Kita kan melihat ada kepentingan politik atau tidak,”ujar Susno. (BH)
